Latar Belakang
Perselisihan utama antara Israel dan Palestina yakni adanya upaya pencaplokan lahan oleh Israel yang membikin orang-orang Palestina terancam terusir dari lahan yang sudah mereka tempati ratusan tahun sebelumnya. Perselisihan ini juga yakni implikasi dari selesainya Perang Dunia I di mana Kekhalifahan Turki Ottoman roboh dan dikuasai Inggris.
Wilayah Palestina sendiri pada dikala itu dihuni oleh mayoritas orang Arab (bangsa Palestina) dan Yahudi yang dikala itu menjadi kaum minoritas. Perselisihan terjadi antara kedua bangsa itu juga terkait dengan gerakan Zionisme yang berusaha mendirikan pemukiman imigran Yahudi yang nantinya memproklamirkan diri menjadi suatu negara yang utuh di Palestina.
Di Palestina terdapat penduduk beragama Yahudi, malah demikian di Israel yang tak sedikit terdapat penduduk yang memeluk Islam. Tanah Palestina yang telah tak utuh semenjak Deklarasi Balfour–yang makin dipersempit sampai sekarang–mengharapkan tanah air mereka secara utuh, demikian itu juga Israel. Karenanya bisa dikatakan perselisihan ini seperti muncul karam, adakalanya meletus berperang kemudian tentram sementara. Suatu dikala perselisihan bisa terulang kembali.
Nampaknya penentraman kedua slot kakek tua negara sepertinya bakal susah terealisasi dalam waktu dekat mengingat Israel disokong oleh Amerika Serikat (AS). Amerika Serikat betul-betul berkomitmen menolong Israel sebab kesamaan satu identitas mereka sebagai negara demokrasi seperti dirangkum dari pernyataan resmi Pemerintah AS. Tetapi berdasarkan Muhammad Rosyidin, dosen Relasi Internasional FISIP Undip, mengatakan bahwa alasan itu tak masuk logika mengingat apa yang dilaksanakan Israel ke Palestina bukanlah suatu perbuatan yang mencerminkan nilai demokrasi.
Berdasarkan Rosyidin, relasi erat AS-Israel terjalin sebab terdapat klasifikasi Yahudi yang betul-betul berimbas di AS yang mana juga memperjuangkan Israel. Malahan semenjak 1963 telah disusun Komite Urusan Awam Amerika Israel (AIPAC) yang disinyalir sebagai salah satu klasifikasi lobi Yahudi paling kuat dalam perpolitikan Amerika.
Perkembangan Terbaru Info Palestina-Israel Saat Ini
Ketegangan kedua negara kembali meletus pada 10 Mei 2021 dikala terjadi bentrokan yang membara di Yerusalem antara pengunjuk rasa Palestina, polisi dan sayap kanan Israel. Perselisihan ini kian memanas dikala penyerangan artileri yang ditiru tembakan roket, dan serangan udara dari kedua belah pihak. Pesawat-pesawat tempur Israel yang membombardir kota Gaza menambah penderitaan warga sipil Palestina. Pada dikala yang sama, serangan roket oleh Hamas memakan korban di kota-kota Israel, termasuk Tel Aviv, sentra komersial negara itu.
Menurut keterangan Menteri Kesehatan Palestina, Mai Akaila, serangan hal yang demikian mengakibatkan terbunuhnya 227 warga: terdiri 70 buah hati-buah hati dan 40 perempuan serta terdapat lebih dari 8.500 warga menderita luka-luka, Senin, (24/05). Jalanan ini kemudian membikin PBB mendesak Palestina dan Israel untuk menjalankan gencatan senjata di Memperhatikan Gaza untuk menghindari provokasi sampai walhasil pada 20 Mei 2021, Israel dan Palestina menyetujui gencatan senjata. Sayangnya, gencatan senjata itu tak berlangsung lama di mana perselisihan antar kedua negara itu kembali memanas dan masih berlangsung sampai dikala ini (26/05/2021).
Perselisihan dari Banyak Sisi Mengenai Perselisihan Palestina-Israel
Apakah yang sesungguhnya terjadi di Palestina?
Perselisihan yang baru-baru ini terjadi antara Israel dan Palestina dipicu oleh Hamas yang menjalankan penyerangan kepada Israel yang kemudian menimbulkan kembali eskalasi perselisihan antar dua negara yang sebelumnya pernah pernah berkonflik itu.
Kapan Perselisihan Perselisihan?
Perselisihan ini tak akan dapat didamaikan minimal 100 tahun ke depan, dapat dikatakan slot garansi 100 mustahil didamaikan. Perdamaian ini rumit tak cuma klaim historis. Karena ini mustahil tanpa peran Amerika Serikat (AS) sebab AS tak pernah surut menunjang Israel. Jadi bila mau mendamaikan ya pertama-tama wajib merubah kebijakan AS, minimal AS stop menunjang finansial terhadap Israel.
Bagaimana sebaiknya Indonesia menyikapi perselisihan ini?
Indonesia tak dapat berperan sebagai mediator, peacemaker, atau bridge builder. Perdamaian Indonesia terang-terang menunjang Palestina sehingga tak mungkin menjadi mediator yang mana wajib netral dan mengakui kedua negara. Relasi dapat dilaksanakan yakni menunjang Palestina hingga spot darah penghabisan. Merespon mengecam, mengeluarkan pernyataan sikap, sampai memberi bantuan kemanusiaan ke sana. Berita upaya lebih dari itu kemungkinan kecil untuk dilaksanakan. Indonesia imbasnya kecil di internasional dalam perselisihan ini. Kita tak lagi menjadi member Dewan Keamanan (DK) Perwakilan Bangsa-Bangsa (PBB) juga. Berbeda dengan negara kuat seperti Rusia, China, dan Amerika Serikat yang punya dampak besar.
Narasumber khusus: Dosen Relasi Internasional Universitas Diponegoro, Muhammad Rosyidin (25/05/2021).
Sikap Indonesia dan Dunia Umum Info Israel-Palestina
Untuk merespon perselisihan terjadi di Israel-Palestina pada tanggal 16 Mei 2021, Jokowi bersama dengan Perdana Menteri Malaysia dan Sultan dari Brunei Darussalam merilis Joint Statement mereka atas eskalasi kekerasan yang dilaksanakan oleh Israel yang menduduki kawasan teritori Palestina.
Kemudian berikutnya pada tanggal 18 Mei 2021, PBB menjalankan press release sesudah pertemuan ke-66 di mana 115 negara mengucapkan sepakat atas kelanjutan pembahasan rancangan R2P, 28 negara mengucapkan abstain, walaupun Indonesia bersama dengan 15 negara lainnya mengucapkan tak sepakat dengan rencana pembahasan lanjutan R2P hal yang demikian. Sikap Indonesia yang mengucapkan ketidaksetujuannya itu sempat menjadi perbincangan hangat di mana Indonesia dianggap menolak pencegahan genosida.
Tetapi, Kementerian Luar Negeri Indonesia dengan cepat memberikan slot bet kecil klarifikasi bahwa dalam Sidang Majelis Awam PP pada 18 Mei lalu, perwakilan Indonesia menentukan untuk mengambil sikap NO berhubungan pembahasan rencana sidang yakni laporan rutin dan tahunan (R2P) serta mengadopsi rancangan yang disampaikan oleh Sekretariat Jenderal PBB. Isi laporan hal yang demikian yakni seputar pencegahan genosida, melanggar hukum perang, pembinasaan etnis dan melanggar hukum kepada kemanusiaan. Juru Bicara Kemenlu, Faizasyah, juga mengatakan bahwa Indonesia akan terus aktif dalam pembahasan R2P terlepas dari posisi voting Indonesia.